Dugaan Perbuatan Asusila Ketua DPC Dompu, Ujian bagi Ketua PPP Suharso Monoarfa

Haris
Wakil Ketua DPC Dompu Bidang Advokasi Hukum dan HAM Abdul Haris Muslim yang mewakili pihak pemohon (pelapor). Foto : Hat.

Terkini.id, Bekasi – Kasus asusila yang diduga kuat dilakukan Ketua DPC PPP Kabupaten Dompu berinisial MS telah mencoreng nama baik partai dan berpotensi menggerus suara partai pada pemilu 2024 nanti.

Padahal sebelumnya, Ketua Umum Partai  Persatuan Pembangunan yang baru terpilih Suharso Monoarfa dalam pidato politiknya pada akhir Desember 2020 lalu menegaskan target partai masuk tiga besar pada pemilu 2024 mendatang.

Namun target ini diyakini sejumlah Pengurus DPC PPP Kabupaten Dompu tidak akan tercapai apabila kasus yang melibatkan Ketua DPC PPP Dompu tidak diselesaikan dengan baik oleh Mahkamah Kehormatan Partai.

Wakil Ketua DPC Dompu Bidang Advokasi Hukum dan HAM Abdul Haris Muslim yang mewakili pihak pemohon (pelapor) menegaskan MS telah merusak nama baik atau citra partai sehingga perlu mendapat sanksi dari DPP PPP.

“Kasus ini telah mencederai nama baik partai yang sudah jelas diatur dalam AD/ART partai sesuai pasal 11 huruf b bahwa setiap perbuatan yang merusak nama baik partai adalah pelanggaran,” ucapnya di Kantor Mahkamah Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan di Jalan Indramayu No. 14 Menteng Jakarta Pusat, Selasa 5 Januari 2020.

“Saya jauh-jauh datang ke sini ingin mengangkat citra partai supaya jauh dari orang zalim dan merusak nama baik partai,” imbuhnya.

Bagi Haris, ini merupakan ujian bagi Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa yang bertekad membawa PPP kembali menjadi partai besar.

“Langkah-langkah Ketum yang baru Bapak Suharso Monoarfa dengan visi misi dia bagaimana di tahun 2024 ingin menjadikan partai PPP mampu memperoleh suara terbanyak diurut 3 tetapi kalau melihat kader PPP seperti di kabupaten Dompu ini jelas akan merusak citra PPP untuk ke depannya dan ini preseden terburuk bagi PPP nantinya,” lanjut Haris.

Haris mempertanyakan upaya mediasi yang disarankan oleh pihak Mahkamah Kehormatan Partai yang melibatkan DPW PPP NTB. “Ada upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak DPW. Pertanyaannya mediasi seperti apa? kalau kita kompromi membenarkan atau mengiyakan perbuatan terduga berarti kita ikut dosa karena perbuatan pelaku. Jadi mohon maaf kesannya persidangan ini diulur- ulur untuk sebuah kepentingan,” tambahnya.

Haris berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas bersama sejumlah pengurus DPC Lainnya. Ia menilai ada yang aneh pada kasus ini ketika hendak menanyakan terkait mediasi ke pihak DPW PPP NTB , Sekretaris DPW Akri Muzihir justru mengancam akan memecat Haris dan sejumlah pengurus DPC lainnya. 

Kendati demikian, Haris menaruh harapan besar kepada Mahkamah Partai yang dianggapnya diisi oleh para sesepuh partai yang sarat pengalaman dan dedikasi.

Dia berjanji akan menerima apapun putusan Mahkamah kendati pahit.

Pengacara DPP PPP Muhammad Zainul Arifin memberikan keterangan kepada awak media. Foto : Hat.

Sementara itu, di saat yang sama Muhammad Zainul Arifin pengacara DPP PPP mengatakan akan menjalankan segala keputusan Mahkamah Kehormatan Partai sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai.

“Pihak DPP tetap berpedoman pada AD/ART maka jawaban duplik DPP nanti pada 12 Januari,” jelasnya.

DPP termasuk Ketua Umum Partai akan patuh melaksanakan keputusan Mahkamah Kehormatan Partai.

Ketua Mahkamah Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan Ali Hardi Kiyai Demak tidak ingin memberi tanggapan saat  hendak dikonfirmasi awak media.

Diketahui, parta lama berbasis Islam tersebut menempati urutan kedua pemenang pemilu di Kabupaten Dompu dengan meraih 3 kursi DPRD Provinsi.

Kasus yang telah ditangani Mahkamah Kehormatan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan masih terus bergulir sampai saat ini.

Agenda persidangan yang direncanakan digelar hari ini, Selasa 5 Januari 2021 untuk duplik atau mendengar jawaban pihak termohon, MS atas laporan yang disampaikan sejumlah pengurus DPC PPP Dompu dibatalkan oleh pihak Mahkamah pasalnya MS dan pengacaranya mangkir dari persidangan tanpa alasan yang jelas.

Mahkamah Kehormatan yang diketuai Ali Hardi Kiyai Demak mengagendakan sidang pada pekan depan, 12 Januari 2021.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Jaring Aspirasi di Masa Reses, Anggota DPRD Kota Bekasi Hj Evi Mafriningsianti Kunjungi Konstituennya

PHK Sepihak dan Intimidasi, Eks Karyawan Tuntut PT Keppel Puninar Logistics

Babak Baru Kasus Dugaan Perbuatan Asusila Ketua DPC PPP Kabupaten Dompu

Wakapolsek Pondok Gede Hadiri Santunan di Asrama Yatim Yayasan Rindang Indonesia

Sertijab Kepala Lapas Klas IIA Bekasi yang Baru

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar