Permenhub 18/2020 Terbit, Pemda Diharapkan Tak Batasi Lagi Ojol Angkut Penumpang Saat PSBB

Permenhub 18/2020 Terbit, Pemda Diharapkan Tak Batasi Lagi Ojol Angkut Penumpang Saat PSBB (foto :google.com)
Permenhub 18/2020 Terbit, Pemda Diharapkan Tak Batasi Lagi Ojol Angkut Penumpang Saat PSBB (foto :google.com)

Terkini.id, Jakarta – Kementerian Perhubungan menetapkan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat (ojek) diperbolehkan untuk mengangkut penumpang selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan syarat tertentu.

Aturan tersebut tersebut dimuat dalam Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID 19.

Juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan dalam hal tertentu ojek masih dibolehkan mengangkut penumpang dengan syarat-syarat yang sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID 19.

Adita mengatakan sepeda motor boleh membawa penumpang dalam keadaan yang mendesak dan untuk melayani masyarakat. Aturan itu juga berlaku bagi ojek dan ojek online.

“Itu boleh, jadi istilahnya dalam keadaan tertentu dalam rangka melayani itu dan termasuk dalam kategori sepeda motor. Jadi semua ojek baik online maupun tidak online dalam kondisi seperti itu masih diperbolehkan,” ungkap aditia.

Baca juga:

Mengacu pada Permenhub Nomor 18 tahun 2020, maka berlaku azas lex specialis derogat legi generalis yang bermakna bahwa aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum. Dan sesuai Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Maka sudah sepatutnya dalam penerapan pembatasan sosial skala besar (PSBB) untuk sektor transportasi yang menjadi rujukan adalah Permenhub Nomor 18 tahun 2020.

Maka pasca terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 sudah sepatutnya seluruh aturan yang mengatur operasional kendaraan selama PSBB ditinjau ulang dengan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020. Dan sudah sepatutnya untuk pemerintah daerah yang memberlakukan PSBB segera merevisi aturan PSBB nya dengan menyesuaikan dengan Maka pasca terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 sudah sepatutnya seluruh aturan yang mengatur operasional kendaraan selama PSBB ditinjau ulang dengan menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020.

Komentar

Rekomendasi

Event Bakti Sosial Terus Dilakukan Yayasan Rindang Indonesia di Masa Pandemi ini

Lurah Kayuringin Jaya Resmikan Posko Keamanan Terpadu RW 21 Kayuringin Bekasi

Ringankan Beban Warga Terdampak Covid-19, Yayasan Rindang Gelar Baksos Door to Door

Atasi Dampak Ekonomi Akibat COVID 19, Pemerintah Pusat Resmi Luncurkan Kartu Prakerja

Permenhub 18 Tahun 2020 Terbit, Pemprov DKI Jakarta Harus Kaji Ulang Aturan Pembatasan OJOL dalam PSBB

Respon Aspirasi Masyarakat, Kementerian Perhubungan Ijinkan Sepeda Motor Dan Ojol Angkut Penumpang

Perang Lawan COVID 19, 19 Ribu Orang Telah Jalani Tes COVID 19 di Indonesia

Perang Lawan COVID 19, Startup Hotel Capsul Bobobox Donasikan Shelter Pod Untuk Tenaga Medis

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar