Perang Lawan COVID 19, Presiden Jokowi Perintahkan Pemda Patuhi PP PSBB

Terkini.id, Bogor – Pemerintah telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan menjadikan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai opsi yang ditempuh untuk memutus rantai penyebaran COVID 19.

Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 2 April 2020, kembali mengingatkan bahwa baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus berada dalam satu visi yang sama.

“Perlu saya tegaskan lagi bahwa mulai dari presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa dan lurah harus satu visi yang sama, satu strategi yang sama, serta satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini (COVID 19),” ujar Presiden Jokowi.

Baca Juga: TB Lebih Berbahaya dibanding Covid-19, Ini Imbauan Lurah Kayuringin Jaya...

Aturan pelaksanaan PSBB tersebut juga telah diterbitkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang memberikan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan hal itu.

“Rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas,” kata Presiden Jokowi.

Baca Juga: Permenhub 18/2020 Terbit, Pemda Diharapkan Tak Batasi Lagi Ojol Angkut...

Selanjutnya, Kepala Negara meminta Menteri Kesehatan untuk mengatur secara rinci melalui peraturan menteri tentang kriteria daerah yang dapat diterapkan PSBB di wilayahnya. Selain itu, peraturan menteri tersebut juga harus menjelaskan mengenai langkah-langkah apa yang mesti diterapkan oleh daerah dalam kondisi tersebut.

“Saya minta dalam waktu maksimal 2 hari, peraturan menteri itu sudah selesai,” tandas Presiden Jokowi.

Bagikan