Lakukan Penutupan Wilayah, Pemprov Papua Berpotensi Langgar UU Karantina Kesehatan dan Kebijakan Pusat

Lakukan Penutupan Wilayah, Pemprov Papua Berpotensi Langgar UU Karantina Kesehatan dan Kebijakan Pusat (foto :google.com)
Lakukan Penutupan Wilayah, Pemprov Papua Berpotensi Langgar UU Karantina Kesehatan dan Kebijakan Pusat (foto :google.com)

Terkini.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian disebut tak menyetujui langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menutup akses laut dan udara dalam rangka pencegahan penyebaran virus Corona. “Sama sekali tidak menyetujui,” kata Staf Khusus Tito, Kastorius Sinaga pada selasa lalu ( 24 Maret 2020)

Kastorius mengatakan arahan pemerintah pusat ke pemerintah daerah bukan penutupan transportasi.

Akan tetapi, larangan untuk berkumpul dalam jumlah banyak, baik untuk kegiatan sosial, budaya atau agama.

“Pusat mendorong daerah untuk ikut mencegah penyebaran Covid-19 lewat cara physical distancing, seperti peniadaan acara yang menghimpun orang banyak,” kata dia.

Hal senada juga diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menggelar rapat terbatas dengan 34 gubernur se-Indonesia terkait penanganan COVID 19, Jokowi menegaskan kepada para gubernur bahwa pemerintah pusat tidak akan mengambil keputusan lockdown.

“Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kita lakukan? Perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda,” kata Jokowi dalam rapat terbatas lewat video conference yang disiarkan channel YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (24 Maret 2020).

Selain itu Kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID 19 Doni Munardo juga meminta tak ada lagi pihak-pihak yang berpolemik terkait dengan karantina wilayah atau lockdown untuk upaya penanganan pencegahan virus corona.

Ia meminta masyarakat untuk lebih disiplin dalam menerapkan social distancing ketimbang berpolemik terkait status lockdown.

“Hentikan segala polemik yang berhubungan dengan status seperti halnya istilah lockdown. Yang kita butuhkan adalah kedisiplinan tentang bagaimana kita bisa menjabarkan social distancing, jaga jarak, jangan berdekatan, dilarang berkumpul,” kata Doni di Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22 Maret 2020).

Lalu bila mengacu pada Undang-Undang nomor 20 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan maka yang kewenangan untuk memutuskan karantina wilayah dan pembatasan sosial dalam skala besar ada pada Menteri Kesehatan.

Sesuai Undang-Undang itu, maka Kepala Gugus Tugas dapat mengajukan kepada Menteri Kesehatan Terawan.

Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur syarat pemberlakuan karantina wilayah yaitu mulai dari soal epidemologi, sampai sejauh mana penyebaran.

Kedua, tingkat bahayanya, efektivitas, termasuk pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Maka bila Pemprov Papua melakukan penutupan wilayahnya, hal itu berpotensi melanggar UU Karantina kesehatan karena tidak mendapat persetujuan dari menteri kesehatan.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Permenhub 18/2020 Terbit, Pemda Diharapkan Tak Batasi Lagi Ojol Angkut Penumpang Saat PSBB

Atasi Dampak Ekonomi Akibat COVID 19, Pemerintah Pusat Resmi Luncurkan Kartu Prakerja

Permenhub 18 Tahun 2020 Terbit, Pemprov DKI Jakarta Harus Kaji Ulang Aturan Pembatasan OJOL dalam PSBB

Respon Aspirasi Masyarakat, Kementerian Perhubungan Ijinkan Sepeda Motor Dan Ojol Angkut Penumpang

Perang Lawan COVID 19, 19 Ribu Orang Telah Jalani Tes COVID 19 di Indonesia

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar